Bimtek/Diklat Perpajakan

Kepada Yth,

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia.

Pusat Pelatihan Pemerintahan sebagai  penyelenggara training,  bimtek, diklat  dan sosialisasi program-program pemerintah mengajukan undangan Bimtek, Diklat dan Sosialisasi bidang Pajak kepada Bapak/Ibu Pimpinan.

Materi Diklat/Bimtek Pajak mengenai kewajiban pajak, pengelolaan pajak, penyuluhan pajak, pendataan objek pajak, penilaian objek pajak, jurusita, pelaporan pajak serta beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek atau diklat perpajakan, antara lain sebagai berikut :

1. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
2. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
3. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB – P2)
5. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah
6. Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD
7. Pajak Berbasis Elektronik EBILLING
8. Penyuluhan Pajak Daerah.
9. Jurusita Pajak Daerah.
10. Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
11. Optimalisasi Pemungutan, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Prosedur Dan Kebijakan Penilaian dan Pemetaan PBB Dan BPHTB, Serta Pengelolaan Dan Audit Pajak Daerah.
12. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.
13. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Melalui Pemungutan Pajak Daerah
14. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Sesuai PP No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.
15. Sosialisasi PMK No. 39/PMK.03/2016 Perubahan Kelima Atas PMK No. 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.
16. Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
17. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
18. Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
19. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 2016 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah
20. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
21. Optimalisasi Pemungutan dan Penggalian Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
22. Audit Perpajakan OPD 2021.
23. Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah Dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Pajak.
24. Mekanisme Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Sopd Atas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Serta Belanja Apbd Pasca Berlakunya Pp Nomor 23 Tahun 2018, Pmk-99/Pmk.03/2018 Dan Pmk Nomor Pmk-9/Pmk.03/2018 Serta Praktik Pengisian Laporan Pajak (E-Spt) Berdasarkan Aplikasi Terbaru Dan Peraturan Perpajakan
25. Pembinaan Dan Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak.
26. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
27. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.
28. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan PAD.
29. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, Serta Antisipasi Audit BPK-RI.
30. Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah.
31. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan PP No. 55/2016 Serta Permendagri No. 105/2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah.
32. Perpajakan Penilaian Pajak Daerah PBB P2
33. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah
34. Sosialisasi Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah
35. Sosialisasi PMK Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.
36. Analisa Biaya Umum Tahun 2015 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
37. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai bimtek, diklat pajak pemerintahan daerah.

Terlampir Jadwal Diklat Perpajakan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.